Pemerintahan Desa

Asas Pengelolaan kekayaan milik Desa

1) Pengelolaan kekayaan milik Desa dilaksanakan berdasarkan asas kepentingan umum, fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan kepastian nilai ekonomi.

2) (2) Pengelolaan kekayaan milik Desa dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat Desa serta meningkatkan pendapatan Desa.

Apakah Konten Ini Membantu ?

Bila penjelasan ini kurang bisa dipahami, anda bisa langsung menghubungi kami ...

Pengelolaan kekayaan milik Desa

Pengelolaan kekayaan milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa berdasarkan tata cara pengelolaan kekayaan milik Desa

Apakah Konten Ini Membantu ?

Bila penjelasan ini kurang bisa dipahami, anda bisa langsung menghubungi kami ...

Apakah Tujuan Pembangunan Desa

Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan

masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Apakah Konten Ini Membantu ?

Bila penjelasan ini kurang bisa dipahami, anda bisa langsung menghubungi kami ...

Apa saja Tahapan Pembangunan Desa ?

Pembangunan Desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan

Apakah Konten Ini Membantu ?

Bila penjelasan ini kurang bisa dipahami, anda bisa langsung menghubungi kami ...

Penjelasan Terkait Perencanaan Pembangunan Desa

Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota.

Apakah Konten Ini Membantu ?

Bila penjelasan ini kurang bisa dipahami, anda bisa langsung menghubungi kami ...

Apa Saja Jenis dokumen perencanaan Pembangunan Desa

Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara berjangka meliputi:

a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan

b. Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut

Rencana Kerja Pemerintah Desa, merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Apakah Konten Ini Membantu ?

Bila penjelasan ini kurang bisa dipahami, anda bisa langsung menghubungi kami ...

Apakah Prioritas Pembangunan Desa ?

Prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat Desa yang meliputi:

a. peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar;

b. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia;

c. pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif;

d. pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi; dan

e. peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat Desa berdasarkan kebutuhan masyarakat Desa.

Apakah Konten Ini Membantu ?

Bila penjelasan ini kurang bisa dipahami, anda bisa langsung menghubungi kami ...

Penjelasan terkait Pelaksanaan Pembangunan Desa

1) Pembangunan Desa dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa.

2) Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

3) dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat Desa dengan semangat gotong royong.

4) Pelaksanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam Desa.

5) (4) Pembangunan lokal berskala Desa dilaksanakan sendiri oleh Desa.

Apakah Konten Ini Membantu ?

Bila penjelasan ini kurang bisa dipahami, anda bisa langsung menghubungi kami ...

Pemantauan dan Pengawasan Pembangunan Desa

1) Masyarakat Desa berhak mendapatkan informasi mengenai rencana dan pelaksanaan Pembangunan Desa.

2) Masyarakat Desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa.

3) Masyarakat Desa melaporkan hasil pemantauan dan berbagai keluhan terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa kepada Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.

4) Pemerintah Desa wajib menginformasikan perencanaan dan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada masyarakat Desa melalui layanan informasi kepada umum dan melaporkannya dalam Musyawarah Desa paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

(5) Masyarakat Desa berpartisipasi dalam Musyawarah Desa untuk menanggapi laporan pelaksanaan Pembangunan Desa

Apakah Konten Ini Membantu ?

Bila penjelasan ini kurang bisa dipahami, anda bisa langsung menghubungi kami ...

Penjelasan Terkait Pembangunan Kawasan Perdesaan

1) Pembangunan Kawasan Perdesaan merupakan perpaduan pembangunan antar-Desa dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota.

2) Pembangunan Kawasan Perdesaan dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat Desa di Kawasan Perdesaan melalui pendekatan pembangunan partisipatif.

3) Pembangunan Kawasan Perdesaan meliputi:

a. penggunaan dan pemanfaatan wilayah Desa dalam rangka penetapan kawasan pembangunan sesuai dengan tata ruang Kabupaten/Kota;

b. pelayanan yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan;

c. pembangunan infrastruktur, peningkatan ekonomi perdesaan, dan pengembangan teknologi tepat guna; dan

d. pemberdayaan masyarakat Desa untuk meningkatkan akses terhadap pelayanan dan kegiatan ekonomi.

4) Rancangan pembangunan Kawasan Perdesaan dibahas bersama oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa.

5) Rencana pembangunan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Bupati/Walikota sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.